Hukum Kontrak adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan kontrak pengadaan barang/jasa. Perlu kita ketahui bahwa kondisi pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah saat ini sungguh sangat memprihatinkan, Misalnya : kkn dimana-mana, lemahnya pengawasan dan reinforcement, belum sinkronnya peraturan pengadaan barang/jasa yang ada, lemahnya SDM atau Kesadaran Hukum, dan masih banyak lagi faktor lainnya. Tentunya melihat beberapa gambaran umum mengenai kondisi tersebut, kita tidak bisa diam saja, perlu adanya tindakan turun tangan dalam mengatasi hal tersebut. Oleh karena itu bagi calon peserta Bimtek atau Diklat yang tertarik di bidang pengadaan barang dan jasa tidak perlu khawatir karena kami sebagai lembaga penyedia pendidikan dan pelatihan formal dapat membantu para calon peserta dalam meningkatkan kinerjanya di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kenapa kita perlu memahami hukum kontrak ? Karena pemahaman PPK atau para stake holders atas hukum kontrak lemah, tidak menyadari bahwa konsekwensi tanda tangan kontrak adalah hukum. Dan juga karena penegak hukum yang sering kebablasan. Selain itu, adanya perintah ngatur lelang dari atasan (KKN semakin merajalela). Dengan pemahaman hukum kontrak yang cukup, diharapkan para ppk tidak gentar menghadapi ancaman dari pihak manapun. Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak perlu diselenggarakan pelatihan teknis atau bimtek terkait manajemen kontrak