Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan atau kegiatan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Dengan hadirnya surat deputi bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP tentang Standar Operasional Prosedur untuk Pembinaan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Unit Layanan Pengadaan merupakan angin segar bagi korps pengadaan, hanya saja tantangan terbesar dari hal ini adalah bagaimana menterjemahkan SOP ini pada tataran operasional untuk dituangkan pada masing-masing ULP di K/L/D/I di seluruh Indonesia. Lebih lanjut ada lima SOP yang telah diterbitkan yakni sebagai berikut : - SOP tentang Rencana Umum Pengadaan, - Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, - Standar Operasional Prosedur Permintaan user ID/Password anggota Pokja ULP, - SOP Pengumuman Lelang dan Penerimaan Dokumen Penawaran, - Standar Operasional Prosedur Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa. Sebagai suatu referensi sehingga menjadi penting bagi siapapun yang bergerak di bidang pengadaan yang bernaung di unit Unit Layanan Pengadaan untuk memahami secara komprehensif panduan tersebut. Penegasan ini dimaksudkan agar setiap pemangku kepentingan dapat menuntaskan setiap momen dan tahapan pengadaan secara baik dan benar, terstruktur sesuai dengan sistematika dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur dan bagaimana mengoperasikan SOP adalah salah satu solusi terbaik dalam menyempurnakan praktek pengadaan di Indonesia. Oleh karena itu untuk membedah dan mendalami ke 5 SOP tersebut, perlu diselenggarakan bimtek terkait SOP pengadaan.