Sebagai tantangan terhadap industri migas Nasional ke depan selain untuk meningkatkan produksi, dan juga untuk meningkatkan efisiensi operasi dan kapasitas nasional. Karena banyaknya usulan dan usaha-usaha terobosan untuk meningkatkan efisiensi operasi atau usaha menekan cost recovery. Selain itu, serta adanya peraturan menteri perindustrian tentang usaha meningkatkan TKDN dan kapasitas nasional, maka membuat SKK Migas harus membuat PTK 007. Beberapa perubahan terkait pedoman pengadaan barang/jasa di Industri Migas Nasional. Sehingga perlu adanya pelatihan seperti Bimbinga teknis Penerapan PTK dan TKDN di Industri Hulu Migas Indonesia. Agar dapat memberikan gambaran yang jelas atau improvement yang dilakukan pada PTK 007 Revisi 03. PTK atau singkatan dari Pedoman Tata Keja. Adapun tujuan penyusunan PTK 007 Revisi 03 adalah percepatan dan penyederhanaan proses tender, peningkatan keutamaan penggunaan sumber daya dalam negeri, Penerapan sistem akuntabilitas pelaku pengadaan barang/jasa. Sementara itu, TKDN kependekan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri. TKDN yaitu nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri termasuk biaya pengangkutannya yang ditawarkan dalam item penawaran harga barang/jasa. TKDN merupakan salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan BP MIGAS dan Departemen Perindustrian. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu diselenggarakan terkait PTK dan TKDN pada industri Migas